MBN.COM ​– Pemerintah Kota Ambon memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tidak akan terputus. Langkah ini diambil menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap sekitar 25.000 warga di ibu kota provinsi tersebut.

​Penonaktifan tersebut memicu kekhawatiran terkait akses medis warga rentan. Menanggapi situasi ini, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyatakan, bahwa pihaknya kini tengah melakukan pendataan menyeluruh (verifikasi dan validasi) untuk memetakan warga yang benar-benar terdampak.

​”Tujuan kita sama, yakni memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Bagi warga kurang mampu, pemerintah akan hadir melalui skema subsidi,” ujar Wattimena dalam keterangannya di Ambon, Kamis (12/2/2026).

​Persoalan jaminan kesehatan ini muncul saat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Selain adanya pengurangan anggaran dari pusat, Pemkot juga harus mengalokasikan dana besar untuk kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

​Meski kapasitas fiskal terbatas, Wattimena menegaskan bahwa urusan kemanusiaan dan kesehatan dasar tidak boleh dikorbankan. Ia telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk mengambil langkah diskresi, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis mendesak namun status kepesertaannya tidak aktif.

​”Beberapa waktu terakhir ada warga yang tidak mendapat pelayanan karena status BPJS tidak aktif. Saya sudah meminta Dinas Kesehatan agar biaya pengobatan ditanggung pemerintah kota. Ini bukti bahwa pemerintah tetap hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

​Sebagai solusi permanen untuk memperkuat sistem kesehatan daerah, Pemkot Ambon juga tengah mematangkan rencana pembangunan rumah sakit di kawasan Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan yang inklusif bagi peserta BPJS maupun warga kategori miskin.

​Wattimena menargetkan fasilitas tersebut menjadi rumah sakit rujukan utama yang mengedepankan prinsip kemanusiaan di atas administrasi finansial.

​”Kami ingin menghadirkan rumah sakit yang menjadi rujukan utama warga Ambon. Terlepas dari kondisi ekonomi pasien, pelayanan harus tetap diberikan terlebih dahulu. Pemerintah yang akan menanggung biayanya agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara layak,” pungkas Wattimena.

​Data hasil verifikasi warga terdampak nantinya akan dikoordinasikan kembali dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mencari titik temu pembiayaan jaminan kesehatan nasional ke depan. (***)