MBN. COM – ​Pemerintah Kota Ambon memberikan atensi serius terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG) yang menjadi pilar kesehatan siswa. Dalam sebuah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Jumat (13/2/2026), Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta menemukan sejumlah pelanggaran fatal di beberapa titik dapur pengelola.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa anggaran negara yang dikucurkan benar-benar dikonversi menjadi asupan berkualitas bagi generasi muda di Ibu Kota Provinsi Maluku tersebut.

​Pelaksanaan sidak sengaja dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak sekolah maupun pengelola dapur. Langkah strategis ini bertujuan untuk melihat kondisi riil di lapangan tanpa ada rekayasa atau persiapan khusus dari pihak penyelenggara.

Toisutta menegaskan, bahwa transparansi dan kualitas adalah harga mati dalam program ini, sehingga pengawasan melekat harus terus dilakukan secara berkala dan acak di seluruh penjuru kota. ​Temuan di lapangan cukup mengejutkan tim inspeksi yang menyisir beberapa lokasi, termasuk dapur MBG di SD Xaverius, kawasan Poka, dan Wardah.

Di lokasi-lokasi tersebut, tim menemukan bahan makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa namun masih tersimpan di area dapur. Hal ini dinilai sangat berisiko bagi kesehatan para siswa yang mengonsumsi hidangan tersebut setiap harinya.

​Selain persoalan bahan baku, masalah sanitasi juga menjadi sorotan tajam dalam sidak kali ini. Kondisi dapur di beberapa titik terpantau belum memenuhi standar higienis yang layak untuk pengolahan makanan skala besar. Kebersihan lingkungan sekitar tempat memasak terlihat diabaikan, yang dikhawatirkan dapat memicu kontaminasi bakteri pada makanan sebelum sampai ke tangan para siswa di sekolah.

​Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, menyatakan kekecewaannya terhadap rendahnya standar operasional yang diterapkan oleh para pengelola. Menurutnya, temuan ini mencakup kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi yang dipersyaratkan serta tampilan hidangan yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi anak-anak.

Persoalan ini menjadi evaluasi besar bagi pemerintah daerah dalam menyeleksi mitra pengelola program ke depannya. ​Persoalan distribusi juga menambah daftar panjang rapor merah pelaksanaan MBG di Ambon.

Toisutta menemukan adanya ketidaksinkronan jadwal antara kedatangan makanan dengan jam belajar siswa. Di beberapa sekolah, makanan baru tiba saat para siswa sudah bersiap untuk pulang, sehingga fungsi asupan energi saat jam belajar tidak terpenuhi dengan maksimal.

​”Kami tidak pernah turun dengan pemberitahuan. Kalau diberitahu, semuanya sudah dirapikan dan kita tidak akan tahu kondisi yang sebenarnya. Kami menemukan makanan yang sudah kedaluwarsa, standar gizi yang belum terpenuhi, sanitasi dapur yang lemah, serta distribusi yang tidak tepat waktu,” ujar Elly Toisutta kepada wartawan usai menghadiri PAW Saniri dan BPD di Ruang Visingen Balai Kota Ambon.

Toisutta menekankan bahwa program Makanan Bergizi Gratis bukan sekadar rutinitas administratif yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban pelaporan. Ia menegaskan bahwa setiap butir nasi dan lauk pauk yang diberikan menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak di Kota Ambon. Oleh karena itu, integritas para pengelola dapur sangat dipertaruhkan dalam menjalankan amanah besar ini.

​Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Ambon ini juga mendengarkan langsung keluhan dari para siswa mengenai kualitas makanan yang mereka terima selama ini. Bagi Elly, suara anak-anak adalah indikator kejujuran yang paling valid dalam menilai keberhasilan program di lapangan. Ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi tersebut agar kualitas makanan yang disajikan segera diperbaiki sesuai standar kesehatan.

​”Ini masukan polos dari anak-anak yang harus kita awasi bersama. Makanan untuk siswa harus sehat, bersih, dan tepat waktu. Tidak boleh ada kompromi soal kesehatan mereka, karena ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia kita,” tegasnya.

​Sebagai tindak lanjut dari temuan sidak ini, Pemerintah Kota Ambon memastikan akan ada teguran keras serta evaluasi menyeluruh terhadap para pengelola dapur. Pemkot juga akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengatur ulang jadwal distribusi serta memastikan pengelolaan sampah dapur dilakukan secara rutin agar tidak terjadi penumpukan yang merusak sanitasi lingkungan.

Langkah preventif kedepannya, sidak secara acak akan terus diintensifkan di berbagai sekolah lainnya. Pemkot Ambon berupaya menekan sekecil mungkin potensi kelalaian yang dilakukan oleh oknum pengelola. Targetnya adalah memastikan program MBG memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan fisik dan kecerdasan siswa, bukan sekadar menjadi laporan formalitas di atas kertas yang mengabaikan kualitas.
​Pemerintah juga mengimbau kepada pihak sekolah dan komite orang tua untuk turut serta dalam pengawasan harian.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap sen anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif. Dengan pengawasan yang ketat dari berbagai lapisan, diharapkan program nasional ini dapat berjalan optimal di Kota Ambon tanpa adanya penyimpangan standar kesehatan.
​

Catatan Kasus Serupa di Daerah Lain, ​Masalah kualitas dan manajemen program pemberian makanan bagi siswa juga pernah mencuat di beberapa daerah lain di Indonesia, yang seharusnya menjadi sinyal waspada bagi pemerintah pusat dan daerah,

Kasus Tangerang (2025): Ditemukan menu makanan yang tidak memenuhi kecukupan kalori harian siswa, di mana porsi karbohidrat terlalu dominan dibandingkan protein dan serat.

Kasus Jawa Barat (2024): Beberapa laporan keracunan makanan ringan pada siswa akibat proses pengolahan yang kurang higienis di dapur umum tingkat desa.
​Kasus NTT (2025): Kendala distribusi di wilayah pelosok menyebabkan bahan makanan segar rusak sebelum diolah, sehingga memicu protes dari wali murid terkait kelayakan konsumsi.

​Pemerintah diharapkan memperketat sertifikasi laik higiene bagi seluruh vendor atau dapur umum yang terlibat dalam program nasional ini untuk menghindari risiko fatal bagi kesehatan anak-anak. (***)