MBN.COM – Pemerintah Kota Ambon mempercepat upaya digitalisasi data bantuan sosial (bansos) sebagai langkah membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Melalui sistem tersebut, perubahan kondisi ekonomi warga diharapkan dapat terdeteksi secara otomatis sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena mengatakan digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pendataan penerima bantuan, termasuk adanya warga yang dinilai masih menerima bantuan meski kondisi ekonominya telah berubah.

Menurut Wattimena, Pemerintah Kota Ambon masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan validitas data kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.

Ia menjelaskan, data keluarga miskin dan jumlah penduduk miskin ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, pemerintah daerah masih perlu memastikan apakah data tersebut hanya mencakup penduduk ber-KTP Kota Ambon atau seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Ambon.

“Kami masih melakukan pengecekan bersama lembaga yang berwenang agar data yang digunakan benar-benar valid, terutama terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat,” kata Wattimen.

Ia mengakui masih terdapat keluhan dari masyarakat yang sebelumnya memperoleh jaminan BPJS Kesehatan, tetapi pada tahun ini tidak lagi menjadi peserta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Ambon mendorong penerapan sistem digital yang mengintegrasikan data kependudukan, Kartu Keluarga (KK), jenis pekerjaan, hingga tingkat pendapatan masyarakat. Dengan sistem tersebut, perubahan status ekonomi penerima bantuan dapat langsung diperbarui tanpa harus menunggu proses pendataan secara manual.

“Kalau sudah digitalisasi, tidak bisa lagi ada yang menerima bantuan padahal status ekonominya sudah berubah. Misalnya seseorang yang sebelumnya belum bekerja lalu kemudian menjadi ASN, maka secara otomatis datanya akan diperbarui dan tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem digital tersebut juga akan menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Dengan demikian, proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih terbuka sekaligus meningkatkan akurasi basis data penerima bantuan sosial.

Selain membahas digitalisasi bansos, Wattimena turut mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan dapat memicu krisis ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kota Ambon.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah antisipatif sejak dini agar dampak kekeringan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dapat diminimalkan.

Pemerintah Kota Ambon berharap penerapan digitalisasi bantuan sosial mampu menciptakan sistem penyaluran bansos yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. (***)