MBN.COM – Pemerintah Kota Ambon mulai memperketat pengawasan rantai distribusi pangan guna menjamin stabilitas harga dan ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain memastikan cadangan komoditas aman hingga enam bulan ke depan, otoritas setempat juga mewaspadai praktik “premanisme ekonomi” yang kerap memicu lonjakan harga secara tidak wajar di tingkat konsumen.

​Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyatakan, telah menginstruksikan Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengawal langsung kondisi di lapangan.

Langkah preventif ini dilakukan melalui inspeksi mendadak ke tingkat distributor hingga pasar tradisional untuk memastikan tidak ada sumbatan dalam distribusi.

​”Fokus utama adalah melakukan sidak. Kami ingin memberikan rasa aman bagi masyarakat selama menjalankan ibadah puasa hingga perayaan hari kemenangan nanti,” ujar Wattimena di Ambon, Kamis (12/2/2026).

​​Berdasarkan hasil pemantauan terkini, Wattimena menegaskan bahwa ketahanan pangan di ibu kota Provinsi Maluku ini berada dalam posisi stabil. Koordinasi intensif dengan Perum Bulog dan para pemangku kepentingan terkait memastikan bahwa suplai komoditas utama masih mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang.

​”Hasil pengecekan menunjukkan ketersediaan pangan kita cukup untuk enam bulan ke depan. Namun, kami tetap mengingatkan jajaran agar waspada terhadap potensi pengalihan distribusi ke daerah lain yang permintaannya juga tinggi. Jangan sampai kebutuhan kita terganggu karena pengawasan yang lemah,” tutur mantan Sekretaris DPRD Provinsi Maluku tersebut.

​Meski stok dipastikan aman, pemerintah mengidentifikasi adanya variabel non-teknis di pasar yang sering kali merusak struktur harga. Wattimena menyoroti keberadaan “tangan tak terlihat” atau oknum yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme terhadap pedagang.

Praktik ilegal ini dinilai menjadi pemicu utama pedagang menaikkan harga secara sepihak untuk menutupi biaya tambahan yang mereka keluarkan.
​
Wattimena menegaskan, telah berkoordinasi dengan Sekretaris Kota Ambon untuk mengambil tindakan tegas terhadap gangguan di pasar tersebut.

​”Tidak boleh ada pihak yang merasa berkuasa atas ekonomi Kota Ambon melalui tindakan premanisme dan pungli. Ini yang membuat harga naik dan masyarakat terbebani,” tegasnya.

​Pemerintah Kota Ambon menyatakan tetap menghargai mekanisme pasar bebas, namun fungsi kontrol pemerintah akan tetap berjalan jika situasi mulai merugikan masyarakat luas. Jika ditemukan lonjakan harga yang melampaui batas kewajaran, intervensi pasar akan segera dilakukan.

​”Jika ditemukan lonjakan harga yang sudah tidak normal, Pemkot Ambon tidak akan ragu untuk melakukan intervensi demi menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen,” pungkas Bodewin.

​Melalui langkah-langkah ini, diharapkan perayaan Idul Fitri di Ambon dapat berlangsung khidmat tanpa dibayangi kekhawatiran akan kelangkaan pangan maupun tekanan inflasi yang memberatkan warga. (***)