MBN.com — PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara secara resmi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun 2026.

Pertemuan tahunan yang diikuti oleh seluruh pemilik saham, yaitu pemerintah-pemerintah daerah yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, dilaksanakan di Giia Maluku Hotel, Jakarta, pada hari Senin (23/2/2026).

Berdasarkan pantauan redaksi, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, antara lain Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, serta berbagai kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah.

RUPS kali ini memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, yakni penyampaian evaluasi kinerja keuangan yang mencatatkan perkembangan mengesankan serta distribusi bagi hasil kepada pemerintah daerah selaku pemilik saham.

Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara, Syahrisal Imbar, menyampaikan bahwa dalam forum tersebut pihaknya mempertanggungjawabkan pencapaian keuangan selama tahun 2025 yang disetujui secara bulat oleh semua pemegang saham, termasuk yang memiliki status pengendali.

“Saat ini terdapat dua pihak yang mengendalikan, yaitu Gubernur Maluku dan Bank Jakarta. Kepemilikan saham Bank Jakarta mencapai sekitar 7 persen, sementara Pemprov Maluku memegang 34,5 persen,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa persetujuan tersebut didapatkan karena pencapaian perusahaan menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. “Disetujui semua karena performa kita mengalami kenaikan yang sangat drastis,” ucapnya.

Jumlah keseluruhan aset bank tercatat mencapai Rp10,55 triliun, mengalami pertumbuhan sekitar 19,84 persen dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp8,81 triliun. “Aset kita naik kurang lebih 19,84 persen dengan nominal Rp10,55 triliun,” sambungnya.

Realisasi penyaluran kredit mencapai Rp6,07 triliun atau meningkat sekitar 10,10 persen dari periode sebelumnya, bahkan melebihi laju pertumbuhan kredit secara nasional. Pertumbuhan aset perusahaan juga berada di atas rata-rata yang berlaku di tingkat nasional.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp6,85 triliun atau mengalami kenaikan 18,58 persen secara year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,78 triliun.

Berita gembira lainnya, komposisi dana murah berupa giro dan tabungan di Bank Maluku-Malut mencapai 51,34 persen, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito.

Untuk pencapaian laba, laba sebelum pajak tercatat Rp236,97 miliar atau naik 9,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara laba bersih mencapai Rp181,80 miliar atau meningkat sekitar 53 persen, jauh melampaui pertumbuhan laba perbankan nasional yang masih berada pada angka satu digit.

Dari segi permodalan, rasio kecukupan modal bank berada pada posisi yang kuat yakni 34,16 persen, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) berada di angka 2,55 persen, mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,43 persen.

Selain pembahasan kinerja, RUPS juga memutuskan alokasi pembagian laba bersih hasil operasional tahun 2025. Sebanyak 74 persen dari total laba akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemilik saham.

Provinsi Maluku menerima bagian dividen sekitar Rp47 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp42 miliar. Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur masing-masing menerima sekitar Rp7,79 miliar.

Kabupaten Maluku Tenggara masuk dalam daftar penerima terbesar dengan nominal sekitar Rp7,51 miliar, diikuti oleh Kepulauan Aru sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Daerah-daerah lainnya rata-rata menerima dividen dalam kisaran Rp3–4 miliar.

Sementara untuk wilayah Maluku Utara, porsi dividen yang diterima relatif lebih kecil. Namun demikian, Kabupaten Halmahera Tengah tercatat menerima jumlah yang cukup besar yakni sekitar Rp4 miliar karena konsisten melakukan penambahan penyertaan modal. (***)