Komisi II DPRD Soroti Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan
Komisi II DPRD Soroti Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan

MBN.com – Ketua Komisi II DPRD, Bode Wane Mairuhu, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi dan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diRuang Rapat DPRD Kota Ambon, Selasa (24/02/2026).

Menurutnya, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, di antaranya bagian ekonomi, perindustrian dan perdagangan (Indag), perikanan, pertanian, serta ketahanan pangan. Pertemuan itu membahas kesiapan stok bahan pokok di Kota Ambon dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan masyarakat selama hari besar keagamaan.

“Tim sudah melaporkan seluruh kebutuhan bahan pokok dan data dari para supplier. Secara umum, stok aman hingga Idul Fitri bahkan pasca perayaan,” ujar Mairuhu.

Namun demikian, ia mengakui ada catatan khusus pada komoditas telur yang saat ini diperkirakan hanya mampu bertahan hingga empat hari ke depan. Meski begitu, dalam waktu dekat pasokan telur baru akan kembali masuk untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Untuk komoditas lain seperti beras, pemerintah memastikan ketersediaan dalam kondisi cukup. Langkah ini dilakukan guna menekan laju inflasi yang pada Januari 2025 tercatat mencapai 5 persen.

“Inflasi Januari sudah 5 persen. Artinya di Februari harus ditekan supaya tidak terjadi lonjakan saat persiapan hari-hari besar keagamaan,” tegasnya.

Terkait komoditas cabai, Mairuhu menjelaskan bahwa pasokan masih bergantung pada daerah penyangga seperti Seram, Buru, dan Masohi. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif melalui pasar murah dan subsidi harga.

Cabai yang didatangkan dari luar dibeli dengan harga petani, kemudian disubsidi pemerintah agar dapat dijual di pasar dengan harga lebih rendah sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mendistribusikan sekitar 2.100 paket sembako murah seharga Rp55.000 per paket. Pemerintah Kota memberikan subsidi sebesar Rp70.000 per paket dari harga normal Rp125.000. Paket tersebut akan dibagikan di empat titik berbeda.

Dalam hal pengawasan, Komisi II akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan pusat distribusi pada Rabu (25/02/2026) pukul 10.00 WIT. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penimbunan barang maupun peredaran produk kedaluwarsa.

“Kami akan turun langsung untuk memastikan distribusi berjalan baik dan tidak ada penimbunan. Kalau ada temuan barang kedaluwarsa atau pelanggaran lain, tentu akan ada sanksi melalui dinas terkait,” katanya.
Pengawasan juga akan melibatkan instansi terkait guna memastikan stabilitas harga dan kualitas barang yang beredar di pasaran tetap terjaga.

Komisi II berharap langkah-langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. (***)

Share this ...