MBN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ambon. Kegiatan tersebut berlangsung di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon, Selasa (28/7/2026), sebagai bagian dari pengawasan pelayanan publik sekaligus memastikan program strategis nasional berjalan sesuai harapan.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena mendampingi Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin untuk melihat secara langsung pelaksanaan program yang digagas Presiden RI guna meningkatkan kualitas gizi peserta didik.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis terlaksana secara optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pelajar di Kota Ambon.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola program berjalan dengan baik hingga menyentuh masyarakat di tingkat paling bawah. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Tujuan kami adalah memastikan program ini betul-betul sampai di tingkat ujung masyarakat. Kebijakan ini sangat berpihak pada masa depan generasi muda, sehingga tata kelolanya harus kita kawal bersama,” tegas Fikri.

Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi penting bagi masa depan generasi Indonesia. Karena itu, program tersebut harus terus dilanjutkan sembari melakukan berbagai penyempurnaan berdasarkan evaluasi di lapangan.

“Geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau tentu memiliki tantangan tersendiri dibanding negara lain. Jika ada kendala di lapangan, bukan berarti program ini gagal, melainkan harus ada langkah korektif. Program ini sangat baik untuk masa depan anak-anak kita dan harus terus diteruskan,” tambahnya.

Fikri juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program, termasuk melakukan pemetaan ulang kebutuhan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan yang hingga kini belum terlayani secara optimal.

Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan apresiasi atas perhatian Ombudsman RI dalam mengawal kualitas pelayanan publik melalui pengawasan Program MBG. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung penuh keberhasilan program tersebut.

“Kami bersyukur pemerintah pusat memberi perhatian besar bagi gizi generasi masa depan kita. Kami sepakat bahwa tidak ada program yang berjalan tanpa kendala. Tugas kita adalah mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari solusinya bersama,” kata Wali Kota.

Bodewin mengungkapkan, hingga saat ini Kota Ambon telah memiliki sekitar 34 unit dapur SPPG yang melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat. Namun demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum memperoleh layanan secara merata.

“Kami telah berkoordinasi dengan Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Maluku untuk memastikan seluruh wilayah terjangkau, termasuk mendorong pembangunan SPPG di Leitimur Selatan. Kami juga mengimbau para kepala sekolah untuk aktif menyampaikan kendala agar bisa segera kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Maluku, dr. Rosita, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan moratorium sekaligus evaluasi terhadap seluruh SPPG yang telah maupun sedang dibangun.

Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap dapur memenuhi standar operasional, di mana satu unit SPPG idealnya melayani 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Selain peserta didik, Program Makan Bergizi Gratis juga menyasar Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (3B).

“Kami sedang melakukan refocusing dan pendataan ulang seluruh penerima manfaat di Kota Ambon maupun kabupaten lain. Sehingga kita bisa menargetkan berapa banyak lagi SPPG yang akan dibangun kedepan,” jelas Rosita.

Melalui pengawasan ini, Ombudsman RI bersama Pemerintah Kota Ambon berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terus mengalami penyempurnaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program, sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi generasi penerus bangsa. (***)