MBN.COM – Setelah mengakhiri periode pertama dengan 11 Kebijakan Prioritasnya, kini Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si. Kembali luncurkan 5 Kebijakan Prioritas pada medio kepemimpinan periode kedua sebagai Penjabat Walikota Ambon. Dan 5 Kebijakan Prioritas ini bagi Watimena adalah rangkuman dari kebijakan sebelumnya yang setelah dievaluasi masih ada yang belum dituntaskan.

Demikian disampaikan Wattimena Rabu, (7/6/2023) di Balai Kota Ambon kepada seluruh pimpinan dan awak media serta para pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Kehadiran Media dalam paparan 5 kebijakan Prioritas tersebut, Wattimena berharap bisa memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi  pengawas eksternal Bersama Pemkot Ambon.

Adapun 5 Kebijaka prioritas tersebut yakni, Pertama; Penguatan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Pemerintah Desa/ Negeri dan keluarahan.  kedua; Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintah, Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik, dan

Ketiga; Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Pengurangan Angka Kemiskinan, Sinkronisasi Pelaksanaan Program Nasional Dan Program Pemerintah Provinsi Maluku. Selanjutnya keempat; Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Peningkatan Pengelolaan Persampahan Dan Kualitas Lingkungan Serta Pengembangan Dan Peningkatan Pengelolaan Pariwisata, kelima; Fasilitasi Pemilu Dan Pemilukada Tahun 2024 Serta Menjaga Netralitas ASN.

5 Kebijakan Prioritas Wattimena juga diperluas dengan sejumlah indikator – indikator yang lebih terperinci untuk bisa diterjemahkan oleh seluruh perangkat dan pemangku kepentingan di Pemkot Ambon. Bagi Wattimena, dirinya tidak akan bisa mewujudkan semua kebijakan prioritas ini tanpa adanya jalinan Kerjasama, termasuk peran pers untuk dapat sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Ambon.

“Saya harap media massa di Kota Ambon, terutama yang menjalin kerjasama dengan Pemkot, dapat menjadi pengawas eksternal dalam pelaksanaan 5 Kebijakan Prioritas dimaksud. kami membutuhkan saran dan masukan dari pimpinan dan awak media dalam pelaksanaan, serta sosialisasi bagi seluruh masyarakat,” Tutup Wattimena.

Seperti diketahui, dua periode Wattimena dipercayakan Presiden Joko Widodo menjadi Penjabat Walikota Ambon merupakan sebuah amanat besar yang harus dituntaskan. Wattimena masuk ke PemkotAmbon disaat kepercayaan public atas kinerja Pemkot yang miris pasca kasus korupsi yang menimpa mantan Walikota sebelumnya. Belum lagi dengan sejumlah persoalan sosial, pelayanan public serta hutang kepada pihak ketiga mencapai ratusan miliar.

Salah satu keunggulan kepemimpinan Bodewin M. Wattimena semenjak menjabat Penjabat Walikota Ambon yang mendapat apresiasi warga Kota Ambon adalah mampu mengembalikan citra dan wibawa Pemerintah Kota Ambon. Apalagi dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Perwakilan Maluku memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat terhadap kinerja Tata kelola keuangan negara yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon tahun 2022.

BPK menilai, ada penganggaran dan realisasi belanja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang dianggap tidak tepat dan melanggar ketentuan perundangan antara lain, belanja barang dan jasa pada Sekretariat Kota Ambon tidak sesuai ketentuan sebesar Rp33,3 miliar. Sementara dari total Rp33,3 miliar terdapat Rp9,5 miliar yang perlu diverifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan khusus.

Belum lagi anggaran sebesar Rp7,2 miliar belanja barang dan jasa direkomendasikan disetor ke kas daerah dan inspektorat, pengelolaan kas pada Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2022 masih bermasalah dengan adanya kas tekor sebesar Rp2,19 miliar. Alhasil, Wattimena ambil sikap tegas dengan instruksikan dalam waktu 1 bulan harus segera tuntaskan, jika tidak dirinya akan memberikan ruang kepada Penegak Hukum untuk masuk melakukan tahapan penyelidikan.

Selain itu, dalam upaya pembenahan pelayanan public dan birokrasi, Program Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang dicetus Wattimena mampu memberikan akses langsung bagi warga kota untuk berjumpa dan menyampaikan semua unek-unek kepada Penjabat Walikota terkait masalah pelayanan public dan birokrasi. Alhasil, Program yang dilakukan setiap hari Jumat ini menjadi momentum evaluasi kebijakan pelayanan public dan birokrasi secara transparansi, sekaligus ditindaklanjuti oleh Wattimena.

Bayangkan saja, warga kota yang mungkin sebelumnya bingung, takut dan tak tahu harus melapor kemana, lewat Program WAJAR warga Kota Ambon bebas datang dan menyampaikan keluhan apa saja kepada Wattimena dan semua pimpinan OPD yang duduk Bersama mendampingi Wattimena.

Hal positif lainnya adalah, sejak dilantik menjadi Penjabat Walikota Ambon, Wattimena jarang terlihat keluar daerah jika tidak dianggap penting. Wattimena lebih memilih berkantor dan turun ke lapangan kunjungi aktifitas warga kota daripada keluar daerah untuk habiskan uang rakyat. Apalagi  Kebijakan-kebijakan Prioritas yang dicetusnya sangat membutuhkan kerja dan waktu ekstra ketimbang harus bolak balik keluar daerah. (***)