MBN.com – Gubernur Maluku menggelar pertemuan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta pihak SKALA Provinsi Maluku, bertempat di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (2/03/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Dinas beserta jajaran pejabat eselon III dan IV Dinas Kominfo Provinsi Maluku, serta perwakilan pihak SKALA Provinsi Maluku.

Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Kominfo memaparkan rencana kerja satu tahun ke depan. Berbagai usulan strategis disampaikan guna memperkuat sistem komunikasi, publikasi, serta penyebarluasan informasi terkait program dan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku kepada masyarakat.

Gubernur Maluku memberikan perhatian serius terhadap seluruh usulan yang disampaikan. Menurutnya, penguatan komunikasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Salah satu poin menarik yang disampaikan Gubernur adalah terkait pengembangan Portal Satu Data Maluku. Portal tersebut menjadi impian beliau agar berbagai data strategis tentang Provinsi Maluku dapat diakses masyarakat secara mudah dan cepat hanya dengan satu kali klik.

“Kedatangan Kepala Dinas beserta jajaran dan pihak SKALA Provinsi Maluku hari ini memaparkan rencana kerja yang sangat baik. Banyak usulan yang bertujuan meningkatkan komunikasi dan publikasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang telah dilakukan pemerintah. Saya kira itu yang paling penting,” ungkap Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan arahan agar jajaran Kominfo terus berinovasi dan kreatif dalam menjalankan tugas, namun tetap menjunjung tinggi etos kerja yang kuat.

“Teman-teman Kominfo harus tetap inovatif dan kreatif, tetapi juga memiliki etos kerja yang kuat. Bekerja dengan sungguh-sungguh, par Maluku pung bae,” tegasnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (***)