MBN.com – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan di Balai Kota Ambon, Wali Kota Bodewin M. Wattimena menegaskan kembali arah pembangunan kota yang berfokus pada daya saing dan keberlanjutan. Meski berbagai dinamika mewarnai tahun pertama, Pemerintah Kota Ambon berkomitmen menuntaskan 17 program prioritas sebagai fondasi transformasi kota hingga 2029.

​Evaluasi capaian satu tahun pemerintahan tersebut dipaparkan langsung oleh Wali Kota dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota Ambon, Jumat (20/2/2026). Dalam kesempatan itu, Wattimena menguraikan bahwa perjalanan satu tahun terakhir merupakan upaya meletakkan koridor visi yang telah direncanakan di tengah tantangan perkotaan yang kompleks.

​“Kami bersyukur karena dalam satu tahun ini, berbagai program dapat dijalankan sesuai arah kebijakan. Tantangan tentu ada, tetapi komitmen untuk membangun kota ini tetap menjadi prioritas,” ujar Wattimena di hadapan awak media dan jajaran OPD.

​Rancang bangun pembangunan Kota Ambon periode 2025–2029 telah dikerangka secara terstruktur. Visi besar yang diusung adalah menjadikan Ambon sebagai kota yang berdaya saing dan berkelanjutan. Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi serta 17 program prioritas yang menyentuh berbagai sektor kebutuhan dasar masyarakat.

​Wattimena menekankan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan harus memiliki dampak nyata dan terukur bagi warga. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik diarahkan untuk memastikan Ambon siap menghadapi tantangan masa depan tanpa meninggalkan aspek inklusivitas.

​Di sisi lain, keberhasilan satu tahun pertama ini menurutnya tidak lepas dari peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang konsisten menjalankan kebijakan, serta dukungan masyarakat dan insan pers. Namun, ia menyadari bahwa jalan menuju Ambon yang ideal masih panjang. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang menuntut penyelesaian segera di tahun kedua masa jabatan.

​Sebagai bagian dari pembenahan birokrasi, Wattimena menyatakan bahwa pemerintahannya tetap menyediakan ruang bagi kritik dan masukan dari publik. Baginya, evaluasi dari luar adalah instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif.

​“Evaluasi dan kritik adalah bagian dari proses. Kami ingin membangun pemerintahan yang transparan, adaptif, dan selalu mengutamakan kepentingan warga,” tegasnya.

​Menutup evaluasi tersebut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Keinginan mewujudkan Ambon yang “Manise”, toleran, dan sejahtera hanya dapat dicapai melalui gotong royong lintas sektor. Kerja sama antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan media menjadi kunci akselerasi pembangunan ke depan. (***)