MBN.COM – Menanggapi kerusakan sejumlah Jalan dan jembatan yang terjadi di beberapa titik di Kota Ambon, Pulau Buru, Seram Bagian Barat, dan di Maluku Tengah akibat cuaca hujan yang berlangsung beberapa pekan ini, maka Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Satker Wilayah I dan II tidak tinggal diam.

Penanganan Cepat telah dilakukan, bahkan BPJN Maluku sudah mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 Miliar untuk segera dilakukan penanganan Jalan dan Jembatan yang rusak akibat longsor pasca musim hujan yang merata di seluruh wilayah Maluku.

Demikian disampaikan Kepala BPJN Maluku, Ir. S.Bambang Widyarta, MT saat rapat Bersama Komisi III di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa, (23/05/2023) kemarin. Di hadapan Komisi III Widyarta mengatakan, pihak BPJN Maluku khususnya Satker Wilayah I dan II selalu merepons cepat Ketika terjadi kendala dilapangan untuk ruas jalan dan jembatan agar akses bagi masyarakat tidak terganggu.

“Kami selalu siap merespon cepat ketika terjadi bencana, bahkan kami sudah anggarkan dana sebesar 1,3 Miliar untuk penanganan jalan dan jembatan di di Kota Ambon, Pulau Buru, Seram Bagian Barat, dan di Maluku Tengah,” ungkap Widyarta.

BPJN Maluku lanjut Widyarta, sudah menjadi kewajiwan Ditjen Bina Marga, dimana jika ada cuaca ekstrim atau terjadi potensi kerusakan para ruas jalan dan jembatan, maka BPJN akan berupaya maksimal agar dalam enam jam alat berat sudah berada di lokasi longsor untuk segera ditangani.

“Kami BPJN Maluku sebagai bagian dari Ditjen Bina Marga, selalu berupaya maksimal agar dalam enam jam alat berat sudah berada di lokasi longsor agar segera ditangani. Bahkan Tim reaksi cepat selalu siaga, alat berat siap termasuk operatornya,” ungkap Widyarta.

Terkait dengan titik-titik yang dilakukan penanganan oleh BPJN Maluku, dalam waktu dekan BPJN Maluku Bersama Komisi III sebagai mitra kerja akan turun Bersama ke lokasi untuk meninjau langsung pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dilakukan agar fungsi Kerjasama dan pengawasan baik dari BPJN Maluku sebagai mitra kerja komisi, maupun Komisi III yang membidangi Keuangan dan Kekayaan Daerah, Prasarana Transportasi dan Sumber Daya Air, Perencanaan Pembangunan, dan Penanaman Modal berjalan dengan baik. (**)