MBN.COM – Masih membekas di publik ketika Bodewin M. Wattimena yang kala itu menjabat sebagai Penjabat Walikota Ambon 2022 harus memimpin dengan Hutang warisan pemimpin sebelumnya sebesar Rp.103 miliar.

Rupanya kembali hal ini terulang saat Wattimena bersama Ely Toisuta menjabat resmi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ambon 2025-2030. Wattimrna-Toisutta harus menerima kenyataan ada ratusan miliar lagi yang menjadi hutang daerah yang harus dipikul.

Hal ini diungkap Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena pada apel paginseluruh ANS Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada Senin, (24/03/2025) pagi di halaman parkir Balai Kota Ambon.

Hutang pada tahun 2024 yang belum dibayar masing-masing Rp. 57 miliar yang berasal dari hutang pihak ketiga, hutang setifikasi guru, hutang Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp.24 miliar, hutang anggaran yang tidak dianggarkan untuk gaji pegawai kontrak Pemkot Ambon sebesar Rp. 30 miliar. Dimana anggaran untuk pegawai kontrak hanya dianggarkan selama 2 bulan saja, dan sisanya 10 bulan di tahun 2024 menjadi hutang.

Hutang berikutnya adalah anggaran yang berasal dari DAU Peruntukan dan DAK yang belum terbayarkan sebesat Rp.18 miliar. Belum lagi anggaran untuk membayar TPP yang juga tersisa 3 bulan pada tahun 2024 yang masih menjadi hutang Rp.20 miliar lebih.

Yang manarik justru ada APBD Bodong yang dianggarkan untuk pendapatan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Bayangkan saja dianggarkan Rp.18 miliar rupiah padahal sejatinya Dinas LHDP Kota Ambob hanya miliki kemampuan memberikan PAD dari retribusi sampah sebesar Rp.4 miliar.

“Ini hutang 100 miliar lebih bukan 100 juta lebih, kalau tidak dilakukan efisiensi mau bayar hutang dengan cara apa ? Untuk itu saya meminta untuk segera semua OPD dilakukan efisiensi dan refocusing anggaran yang tidak berdampak bagi kepentingan rakyat,” tegas Wattimena yang ditujukan kepada PLT Sekkot, Bappeda dan BPKAD.

Efisiensi yang dimaksudkan Walikota yakni perjalanan dinas baik di semua OPD maupun di Sekretariat DPRD dipangkas 50 persen, anggaran untuk membiayai rapat-rapat, ATK, anggaran makan minum juga akan dipangkas sebagau bentuk efisiensi anggaran sesuai Kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 01 Tahun 2025.

Selain itu, Walikota juga memberikan instruksi tegas kepada Kepala BPKAD Kota Ambon Jacob Silanno dan jajarannya agar berbenah diri untuk menata pengelolaan anggaran dengan baik. Jika hal ini tidak diindahkan maka dirinya bersama Wakil Walikota Ambon akan mengambil sikap tegas.

“Bila perlu semuanya diganti sampai kepada kepala bidang juga saya copot. Bahkan saya dengar ada yang merasa sebagai orang hebat di BPKAD. Tidak ada tempat bagi ASN yang berlagak seperti raja-raja kecil. Saya minta segera dicopot orangnya,” tegas Walikota.

Ketegasan Walikota ini jelas sangat beralasan. Pasalnya kebiasan meninggalkan hutang di setiap tahun sudah berlaku sekian lama di Pemkot Ambon. Dan dirinya bersama Wakil Walikota Ambon akan mengakhiri kebiasan buruk ini, salah satunya adalah melakukan perbaikan tata kelola birokrasi dan pengelolaan keuangan secara baik dan benar.

Banyak kalangan jelas mendukung sikap tegas Walikota dan Wakil Walikota ini, bila perlu dilakukan pergantian pejabat-pejabat baik tingkat eselon II, III dan IV yang bersentuhan langsung  dengan pengelolaan keuangan Pemkot Ambon. Karena mereka dinilai tidak mampu dan terkesan tidak sejalan dengab komitmen luhur Pasangan Beta Par Ambon ini.

*Saya setuju dengan arahan Pa Walikota di Apel tadi, dan sebagai salah satu ASN saya juga berharap Pa Walikota bisa mengevaluasi total semua para pejabat di BPKAD dan mencari orang lain yang cocok, yang kerja dengan bersih agar Pa Walikota dan Ibu Wakil Walikota tidak terbeban lagi dengan hutang. Saya kasihan lihat Pa Walikota, beliau dengan Ibu Wakil Walikota tulus ingin membangun Kota Ambon menjadi baik, tapi masih banyak oknum-oknum pejabat yang tidak cocok dengan komitmen Pa Walikota,” sebut salah satu ASN yang meminta namanya tidak disebutkan.

Untuk diketahui, apel pagi dihadiri oleh Walikota Ambon, Plt Sekkot, para assisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Camat, Lurah, Kades/Raja dan para ASN. Nampak ada beberapa pimpinan OPD yang tidak mengikuti apel pagi, padahal kehadiran pimpinan OPD ini penting untuk mendengar dan menindaklanjuti arahan dan ketegasan dari Walikota Ambon. (***)