MBN.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Selasa (14/04/2026).

Dalam penjelasannya, Wattimena menyebutkan kondisi ekonomi Kota Ambon masih menunjukkan tren yang cukup stabil. Tingkat inflasi per Maret 2026 berada di angka 3,18 persen dan masih dalam batas aman nasional. Sementara itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 5,13 persen menjadi 4,34 persen sepanjang tahun 2025.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah.

“Penurunan angka kemiskinan memang patut diapresiasi, tetapi posisinya masih sangat rentan. Kesalahan kebijakan sedikit saja bisa membuat angka itu kembali meningkat. Apalagi kita masih dihadapkan pada tantangan seperti tingginya biaya transportasi udara dan fluktuasi harga kebutuhan pokok,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada tahun 2045.

Dalam forum tersebut, Wattimena juga menyampaikan kritik terhadap pola penyaluran kredit perbankan yang dinilai masih didominasi kredit konsumtif. Ia meminta agar perbankan mulai mengalihkan fokus pada pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kalau UMKM kita tumbuh, maka pergerakan ekonomi daerah akan semakin kuat. Perbankan harus memberi ruang lebih besar bagi sektor produktif,” tegasnya.

Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, siap memberikan dukungan, baik melalui penyediaan ruang usaha maupun kemudahan akses permodalan bagi masyarakat.

Sorotan tajam juga disampaikan terkait kondisi pasar tradisional yang masih dibayangi praktik premanisme dan rentenir. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat stabilitas harga dan pertumbuhan usaha kecil.

“Penguasaan pasar oleh pihak-pihak tertentu, termasuk rentenir, harus dihentikan. Ini merugikan pedagang kecil dan mempersulit pengendalian harga. Kita harus bersihkan bersama,” tegasnya.

Selain itu, Wattimena juga mendorong penguatan peran generasi muda dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor ekonomi kreatif.

“Anak muda harus diberi ruang untuk berkembang dan berinovasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kolaborasi menjadi kunci,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Maluku, Harmain Biladi, memperkenalkan sejumlah program prioritas TPAKD tahun 2026. Program tersebut meliputi digitalisasi UMKM melalui penggunaan QRIS di pusat kuliner dan pasar, peningkatan literasi keuangan sejak dini melalui program satu rekening satu pelajar, perlindungan pekerja rentan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, serta business matching antara lembaga keuangan dan pelaku usaha.

Biladi berharap, TPAKD Kota Ambon tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga mampu menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Rapat pleno tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, pimpinan OPD, serta perwakilan lembaga jasa keuangan di Kota Ambon. (***)