MBN.com — Pemerintah Kota Ambon menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Ambon.

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa peringatan Hari Otda bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyebut otonomi daerah sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Namun demikian, keberhasilan tersebut harus ditopang oleh kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara maksimal.

Lebih lanjut, Tito memaparkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat sinkronisasi antara pusat dan daerah. Di antaranya adalah penyelarasan perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, peningkatan kemandirian fiskal daerah, penguatan kerja sama antarwilayah, fokus pada pelayanan dasar dan pengurangan kesenjangan, serta peningkatan stabilitas daerah dalam menghadapi dinamika global.

Selain itu, pemerintah pusat juga menaruh perhatian pada sejumlah isu prioritas yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang inovatif, penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pengembangan ekonomi berbasis kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penanganan stunting dan program makan bergizi, juga menjadi fokus utama.

Dalam aspek reformasi birokrasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Mendagri turut menekankan arahan Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah diminta untuk mengedepankan prinsip kesederhanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindari agenda seremonial yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Momentum 30 tahun otonomi daerah ini menjadi landasan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih adaptif dan responsif,” demikian pesan Mendagri dalam sambutannya.

Melalui peringatan ini, Pemerintah Kota Ambon diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah, guna mewujudkan visi besar Asta Cita demi kemajuan Indonesia. (***)