MBN.com – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ambon menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Ambon untuk menjawab persoalan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkapkan bahwa masih ditemukan banyak warga yang tidak memperoleh layanan kesehatan secara optimal karena kepesertaan BPJS Kesehatan mereka berstatus tidak aktif. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota.

“Jadi kita menemukan kasus bahwa banyak masyarakat Kota Ambon BPJS tidak aktif itu tidak terlayani, walau nanti terlayani karena Pemerintah Kota memberi jaminan, tetapi penanganan emergency bisa saja terlewatkan,” ujar Wattimena di sela-sela peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 Tahun 2026 di Dusun Seri, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kehadiran RSUD Kota Ambon diharapkan dapat menjadi solusi agar seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu, memperoleh akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

“Saya pikir kalau Rumah Sakit sudah dibangun kita prioritaskan masyarakat miskin. Kita punya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang masuk Desil satu sampai empat, baik yang memiliki BPJS atau tidak, dilayani terlebih dahulu dan itu gratis,” ungkapnya.

Wattimena menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kenaikan angka harapan hidup masyarakat Kota Ambon. Saat ini, usia harapan hidup yang tercatat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon telah mencapai 73 tahun.

“Usia harapan hidup 73 tahun terus meningkat kedepan kalau sampai 80 tahun kan sangat baik, caranya dengan mempermudah akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat supaya terlayani dan tidak ada perlakuan diskriminasi, khususnya kepada mereka yang termarginalkan,” tandas Wattimena.

Sebagai bagian dari upaya merealisasikan pembangunan RSUD tersebut, Wali Kota Ambon bersama jajaran pemerintah kota sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octovianus, di Jakarta pada Maret lalu guna membahas dukungan terhadap rencana dimaksud.

Versi ini sudah menggunakan struktur dan gaya jurnalistik yang berbeda sehingga tidak sama persis dengan naskah asli, namun seluruh fakta, data, serta kutipan narasumber tetap dipertahankan. (***)