MBN.com – Tekanan inflasi di Kota Ambon semakin membutuhkan penanganan serius. Lonjakan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai rawit dan cabai keriting yang mencapai Rp120 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram, mendorong Pemerintah Kota Ambon memperkuat pengawasan harga, ketersediaan stok, dan kelancaran distribusi bahan pokok.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Ambon mulai mengandalkan sistem pengendalian inflasi berbasis digital melalui inovasi SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon).

Inovasi yang dicetuskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, tersebut diluncurkan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama stakeholder dan distributor bahan pokok se-Kota Ambon, Jumat (30/10/2026), di Manise Hotel.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta. Agenda ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap perkembangan inflasi berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon periode September 2026.

Data BPS mencatat inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,68 persen, inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 3,29 persen, sedangkan inflasi tahunan (year-on-year) berada pada angka 4,76 persen.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi kelompok transportasi serta meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pangan strategis, termasuk cabai rawit dan cabai keriting yang mengalami lonjakan signifikan di pasaran.

Menghadapi kondisi tersebut, Toisutta menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh hanya sebatas pemantauan dan rapat koordinasi. Diperlukan langkah cepat, terukur, dan berbasis data dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, serta pelaku usaha.

Pemkot Ambon pun mendorong penguatan strategi pengendalian melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kerja sama antarwilayah, dan kelancaran distribusi.

Pada aspek keterjangkauan harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon diminta memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk. Langkah ini diperkuat dengan pemantauan harga ikan oleh Dinas Perikanan guna menjaga keseimbangan harga komoditas pangan lainnya.

Sementara untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didorong mengoptimalkan gerakan menanam cabai dan bawang melalui kelompok tani lokal, termasuk kelompok tani di Denam dan Larike. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Ambon terhadap pasokan dari luar daerah.

Pemkot juga akan memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui kesepakatan Business-to-Business (B2B) dan Government-to-Government (G2G) dengan daerah produsen, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Kerja sama tersebut diharapkan memberikan kepastian pasokan bahan pokok, terutama menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 ketika kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Di sektor distribusi, Pemkot akan berkoordinasi dengan Pelindo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Pelabuhan Yos Sudarso untuk mendorong pemberian jalur prioritas bongkar muat kontainer bahan pokok. Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas waktu tunggu peti kemas (dwelling time) sehingga distribusi barang ke pasar berjalan lebih lancar.

SIKENDALI AMBON Jadi Sistem Peringatan Dini

Di tengah berbagai langkah intervensi tersebut, kehadiran SIKENDALI AMBON menjadi salah satu terobosan yang diharapkan mengubah pola pengawasan inflasi di Kota Ambon.

Melalui integrasi data digital, sistem ini dirancang untuk memetakan neraca logistik, ketersediaan stok, serta perkembangan harga bahan pokok secara real-time. Dengan demikian, pemerintah dapat mendeteksi lebih awal potensi kelangkaan barang maupun lonjakan harga sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat.

“Dengan SIKENDALI AMBON, kita tidak lagi meraba-raba lokasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga. Data yang masuk akan menjadi acuan intervensi pasar secara presisi,” tegas Ely.

Menurut Toisutta, efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada keterlibatan dan integrasi data dari berbagai lembaga serta pemangku kepentingan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan dalam menjamin keamanan dan perlindungan data siber. Bank Indonesia mendukung melalui analisis tren makroekonomi dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi.

Sementara itu, Perum BULOG dan Pelindo diharapkan menyediakan informasi riil mengenai ketersediaan stok serta arus distribusi peti kemas. BPS dan BMKG Pattimura mendukung melalui penyediaan indikator statistik serta prakiraan cuaca perairan yang dapat memengaruhi distribusi logistik.

Adapun distributor pangan menjadi salah satu elemen paling penting karena menyediakan informasi aktual mengenai kondisi stok dan perkembangan pasokan di lapangan secara berkala.

Toisutta juga memastikan bahwa kerahasiaan informasi bisnis para distributor yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Data distributor dijamin aman dan semata-mata digunakan Pemkot Ambon demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga Kota Ambon,” tandasnya.

Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan Bank Indonesia, BPS, Perum BULOG, Pelindo, Forkopimda, serta puluhan distributor lokal.

Pertemuan tersebut diarahkan untuk memantapkan peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah Kota Ambon, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi digital, Pemkot Ambon berharap pengendalian inflasi ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada respons ketika harga sudah melonjak, tetapi mampu dilakukan melalui deteksi dini dan intervensi yang lebih cepat, tepat, dan terukur. (***)