MBN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah tersebut diwujudkan Inspektorat Kota Ambon dengan meluncurkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), sebuah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kehadiran SI-BAILEO menandai upaya perubahan pola pengawasan di lingkungan Pemkot Ambon. Jika sebelumnya pengawasan cenderung berfokus pada pemeriksaan setelah persoalan terjadi, kini Inspektorat mendorong sistem yang lebih proaktif dengan mengedepankan deteksi dan pencegahan dini.

Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu, mengatakan SI-BAILEO dikembangkan sebagai instrumen untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan, untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, fungsi pengawasan internal tidak boleh hanya sebatas mencari kesalahan atau menemukan pelanggaran setelah terjadi. Lebih dari itu, pengawasan harus menjadi instrumen pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai risiko penyimpangan. Melalui SI-BAILEO, Inspektorat berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih terukur, terintegrasi, proaktif, dan bertumpu pada pengelolaan data.

Inovasi tersebut merupakan proyek perubahan yang digagas Selly S. P. Kalahatu selaku project leader bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026. Sistem digital ini diharapkan mampu mempercepat proses pemantauan, monitoring, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Pemkot Ambon.

“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperoleh informasi yang lebih cepat sebagai dasar mengambil Keputusan,” ujar Selly.

Tak hanya menyasar efektivitas pengawasan, penerapan SI-BAILEO juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Ambon kembali memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengawasan internal agar kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga.

Menariknya, nama SI-BAILEO diambil dari istilah baileo, yakni rumah adat Maluku yang secara tradisional menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama.

“Filosofi tersebut diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” harap Selly.

Dalam pengembangannya, SI-BAILEO disiapkan melalui tiga tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada tahap awal atau jangka pendek, pengembangan difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini melalui penerapan dasar SI-BAILEO di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.

Memasuki tahap jangka menengah, penerapan sistem akan diperluas ke seluruh unit kerja OPD. Tahapan ini juga mencakup integrasi data serta optimalisasi fungsi peringatan dini agar pengawasan dapat berjalan lebih menyeluruh.

Sementara dalam jangka panjang, SI-BAILEO ditargetkan berkembang menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi salah satu landasan bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan maupun mengambil keputusan strategis.

Peluncuran SI-BAILEO secara resmi dibuka oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bertempat di Balai Kota Ambon. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan OPD, serta sejumlah undangan.

Peluncuran inovasi ini juga merupakan bagian dari implementasi Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif. Selain itu, SI-BAILEO sejalan dengan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon dalam membangun birokrasi yang kapabel, andal, serta bersih dari praktik KKN.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inovasi yang dikembangkan Inspektorat Kota Ambon. Ia berharap SI-BAILEO dapat mempercepat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, sekaligus memastikan seluruh aktivitas pemerintahan terdokumentasi secara baik dan terintegrasi.

Wali Kota juga menekankan pentingnya pemanfaatan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan. Penerapan sistem ini diharapkan turut membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di seluruh perangkat daerah.

Dengan beroperasinya SI-BAILEO, Inspektorat Kota Ambon diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi setiap OPD dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

Tantangannya kini terletak pada konsistensi penerapan sistem, integrasi data, serta tindak lanjut atas setiap hasil pemantauan dan evaluasi. Sebab, keberhasilan pengawasan digital bukan hanya diukur dari hadirnya sebuah aplikasi, melainkan dari kemampuannya mencegah penyimpangan dan mendorong pemerintahan yang benar-benar transparan, akuntabel, serta taat terhadap ketentuan perundang-undangan. (***)