MBN.com – Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman masyarakat maupun simulasi sesaat. Edukasi yang berkelanjutan, pemahaman jalur evakuasi, hingga kesiapan keluarga menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko korban jiwa ketika bencana terjadi.

Pesan tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat secara resmi meluncurkan proyek perubahan bertajuk Edukasi Pra Bencana dengan Memanfaatkan Virtual Reality Gempa Bumi dan Tsunami (VIRUS) Menuju Ketangguhan Kota Ambon, Kamis (12/11/2026).

Inovasi yang digagas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Fritz Tatpikalawan, tersebut merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.

Wattimena mengapresiasi terobosan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan teknologi Virtual Reality dapat menjadi pendekatan edukasi yang lebih efektif karena memungkinkan masyarakat merasakan pengalaman simulasi menghadapi gempa bumi dan ancaman tsunami secara lebih nyata.

Melalui teknologi ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan penjelasan secara teoritis, tetapi juga dapat mempraktikkan respons ketika gempa terjadi, memahami peringatan tsunami, serta mengenali langkah penyelamatan diri melalui jalur evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi.

“Dengan Virtual Reality ini, kita seolah-olah berada dalam situasi yang benar-benar terjadi gempa dan tsunami. Ketika gempa terjadi, kita harus segera menyelamatkan diri. Apalagi jika ada potensi tsunami, tidak ada cara lain selain mengikuti jalur evakuasi dan menuju tempat yang lebih tinggi,” ungkap Wali Kota.

Ia mengingatkan, Kota Ambon bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa bumi. Peristiwa gempa pada 2019 menjadi pengalaman penting bagi masyarakat, ketika ribuan kejadian gempa terjadi dan sebagian di antaranya dirasakan langsung oleh warga.

Pengalaman tersebut, kata Wattimena, telah membentuk kesadaran masyarakat untuk segera mencari tempat aman dan menjauhi kawasan pesisir ketika terjadi gempa. Namun, kewaspadaan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu tidak boleh dibiarkan memudar seiring berjalannya waktu.

“Pengalaman tahun 2019 telah mengajarkan masyarakat untuk lebih siap dan berhati-hati. Tetapi karena sudah cukup lama, jika tidak dilakukan simulasi secara terus-menerus, masyarakat bisa lupa dan menjadi lalai. Karena itu, edukasi dan latihan kesiapsiagaan harus dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Wattimena secara khusus mengingatkan agar proyek perubahan tersebut tidak hanya menjadi formalitas untuk memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan. Lebih dari itu, inovasi VIRUS harus benar-benar diimplementasikan, dilakukan secara berkala, dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa, negeri, kelurahan, maupun sekolah.

Menurutnya, edukasi kebencanaan harus menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Sebab, pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri dapat menentukan keselamatan seseorang ketika menghadapi situasi darurat.

Selain simulasi, Wali Kota juga menyoroti pentingnya ketersediaan rambu-rambu jalur evakuasi di berbagai wilayah Kota Ambon. Keberadaan petunjuk tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak kebingungan menentukan arah penyelamatan ketika gempa berpotensi memicu tsunami.

“Harapan kita, di seluruh wilayah Kota Ambon dapat dipasang rambu-rambu evakuasi. Jadi, di mana pun masyarakat berada, mereka tahu harus ke mana ketika terjadi gempa. Jangan sampai ketika air laut surut, masyarakat justru pergi mencari ikan karena tidak memahami bahwa kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahaya tsunami,” ujarnya.

Tidak hanya kesiapan di ruang publik, Wattimena turut mengingatkan pentingnya kesiapan setiap keluarga melalui penyediaan tas siaga bencana. Tas tersebut perlu berisi dokumen penting dan barang-barang kebutuhan mendesak sehingga masyarakat dapat segera menyelamatkan diri tanpa harus kembali ke rumah untuk mengambil harta benda.

Perhatian juga diarahkan pada keberadaan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang telah dibentuk di 21 desa, negeri, dan kelurahan di Kota Ambon. Wali Kota meminta agar forum-forum tersebut tidak sekadar terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar aktif menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi kebencanaan di lingkungan masing-masing.

“Kalau 21 desa, negeri, dan kelurahan sudah memiliki forum pengurangan risiko bencana dan semuanya bekerja maksimal, paling tidak masyarakat akan semakin memahami bagaimana menyelamatkan diri. Sebab, satu jiwa saja menjadi korban akibat bencana sudah menunjukkan bahwa kita belum maksimal dalam upaya melindungi masyarakat,” tandasnya.

Ia menegaskan, BPBD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh program edukasi, sosialisasi, dan pengurangan risiko bencana berjalan secara konsisten. Inovasi berbasis Virtual Reality diharapkan tidak berhenti sebagai proyek perubahan, tetapi menjadi instrumen edukasi yang mampu membangun budaya sadar bencana sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat.

“Semoga inovasi ini tidak mematikan, tetapi justru menyelamatkan banyak orang di Kota Ambon. Kita berharap proyek perubahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi pengurangan risiko bencana dan melindungi masyarakat,” tutupnya. (***)