Henry, Rabu (11/11/26) di Balai Kota, menjelaskan pihaknya telah menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan dan melindungi keuangan daerah.
“Langkah ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga melalui pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas,” ujar Henry
Adapun pokok-pokok penting yang disampaikan dalam pengaduan tersebut meliputi :pertama, dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah, yang memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap keaslian dokumen; kewenangan penerbitan, serta pihak-pihak yang terlibat.
Kedua, dugaan kerugian keuangan negara/daerah akibat penerbitan dan/atau penggunaan SK tersebut, yang keberadaan serta besarannya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Serta, ketiga, Status pihak yang diadukan, yang berdasarkan informasi dalam pengaduan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Henry menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu disposisi dari Kapolresta untuk proses lanjutan di kepolisian.
“Saat ini, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk tindak lanjut sesuai prosedur, termasuk pembuatan Laporan Polisi dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi. Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan adalah penyampaian surat laporan pengaduan, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses kepolisian,” jelasnya.
Menurut Henri, Pemerintah Kota Ambon menghormati penuh kewenangan dan independensi aparat penegak hukum. Seluruh dugaan tersebut diserahkan untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,” imbau Henry.
Dirinya mendandaskan,bagi Pemerintah Kota Ambon, menjaga keabsahan dokumen pemerintahan berarti menjaga kepastian pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. (***)
