Libatkan KPK, Kemendagri dan BPKP, Wattimena Tekankan Pengawasan Ketat Anggaran Daerah
Libatkan KPK, Kemendagri dan BPKP, Wattimena Tekankan Pengawasan Ketat Anggaran Daerah

MBN.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan internal pemerintahan guna mencegah potensi penyimpangan anggaran dan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wattimena saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara, yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (18/11/2026).

Menurut Wattimena, keberadaan APIP memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program hingga evaluasi.

Ia mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut karena dinilai menjadi ruang pembinaan sekaligus peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Wattimena menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Fungsi tersebut harus mampu memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tujuan kita adalah memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tegas Wali Kota.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.

Dalam kondisi tersebut, setiap alokasi anggaran harus dikelola secara cermat, efektif, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah, kata dia, tidak memiliki ruang untuk membiarkan anggaran terbuang akibat perencanaan yang tidak matang maupun pelaksanaan program yang tidak optimal.

“Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, jangan sampai satu rupiah pun terbuang percuma. Pastikan setiap anggaran yang kita miliki dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat,” ujar Wattimena.

Karena itu, ia berharap jajaran APIP tidak sekadar menjalankan fungsi pemeriksaan setelah program selesai dilaksanakan, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai potensi persoalan sejak tahap awal.

Deteksi dini dinilai penting agar potensi pelanggaran administrasi, penyimpangan penggunaan anggaran, hingga praktik korupsi dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Wattimena juga mengingatkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan membutuhkan integritas, profesionalisme, serta keberanian aparat dalam menjalankan tugas tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.

Melalui rapat koordinasi tersebut, ia berharap kapasitas dan pemahaman APIP semakin kuat sehingga pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ely Kusumastuti, Kasatgas Supervisi Wilayah V beserta anggota tim KPK, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dwi Budi Wahyuningsih, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika.

Kehadiran unsur KPK, Kemendagri, dan BPKP dalam agenda tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintahan daerah.

Sinergi antarlembaga diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal, mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menutup celah terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Pada akhirnya, penguatan APIP bukan sekadar upaya memenuhi ketentuan pengawasan pemerintahan, melainkan memastikan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. (***)

Share this ...