MBN.com – Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, cepat, dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memberikan arahan pada kegiatan penguatan sekaligus pelatihan agen digitalisasi bansos yang digelar di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/05/2026).

Dalam kesempatan itu, Wattimena menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada pemerintah pusat karena Kota Ambon dipercaya sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.

“Kita bersyukur karena di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, Ambon masih diberikan kesempatan menjadi kota pilot digitalisasi bansos,” ujar Wattimena.

Ia menjelaskan, persoalan penyaluran bansos selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat lantaran masih ditemukan bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. Tidak sedikit warga yang dinilai layak menerima bantuan justru belum terakomodasi dalam data, sementara ada pula penerima yang dianggap sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat.

Menurutnya, persoalan tersebut umumnya bersumber dari sistem pendataan dan penetapan penerima bantuan yang masih berpotensi dipengaruhi subjektivitas di tingkat lapangan.

“Kalau bansos salah sasaran, maka tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan tidak akan tercapai,” tegasnya.

Sebagai solusi, pemerintah kini mendorong perubahan sistem melalui digitalisasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Melalui program ini, Pemerintah Kota Ambon telah menyiapkan 650 agen digitalisasi bansos yang bertugas melakukan pendataan serta perekaman data penerima secara digital di lapangan.
Wattimena menilai penggunaan sistem berbasis NIK akan meningkatkan validitas data penerima karena seluruh identitas, termasuk pekerjaan dan kondisi penghasilan, dapat terverifikasi secara langsung.

“Dengan sistem digital berbasis NIK, data penerima akan lebih akurat. Pekerjaan, penghasilan dan identitas penerima bisa langsung terlihat sehingga sulit terjadi kesalahan data,” jelasnya.

Ia berharap sistem baru ini mampu menutup celah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan, termasuk praktik-praktik yang dipengaruhi faktor kedekatan dengan aparat lingkungan maupun relasi kekeluargaan tertentu.

Pada kesempatan itu, Wattimena juga memberikan apresiasi kepada para ASN dan CPNS muda yang dilibatkan sebagai agen digitalisasi bansos. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi langkah strategis karena mereka dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

“Dalam hal ketepatan, kecepatan, dan akurasi pelayanan publik, kita tidak boleh kalah. Itulah kebanggaan yang harus kita bangun bersama,” tandasnya. (***)