MBN.com – Ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Ambon menuntut kesiapsiagaan yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk memahami risiko dan mengetahui langkah penyelamatan diri. Penguatan edukasi kebencanaan menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk mengurangi dampak bencana, terutama risiko jatuhnya korban jiwa.

Pesan tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026 di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Sabtu (24/10/2026).

Wattimena mengingatkan bahwa posisi geografis dan pengalaman bencana yang pernah terjadi di Ambon menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk tidak menganggap remeh ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, maupun cuaca ekstrem.

“Bencana tidak mungkin kita hindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kesiapsiagaan kita sehingga ketika bencana itu datang, kita mampu menghadapinya dan mengurangi risiko yang ditimbulkan,” tegas Wali Kota.

Wattimena menyinggung catatan sejarah gempa bumi yang pernah melanda Ambon, termasuk peristiwa pada 1950 yang disertai tsunami di kawasan Galala–Hative Kecil dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Ancaman tersebut kembali menjadi perhatian ketika aktivitas kegempaan tinggi melanda wilayah Maluku pada 2019. Peristiwa itu berdampak pada Kota Ambon dan menyebabkan kerusakan bangunan dengan tingkat kerusakan yang beragam.

Menurut Wattimena, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran penting untuk membangun budaya sadar bencana. Apalagi, sebagian kawasan permukiman di Ambon berada di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami apabila terjadi gempa bumi kuat dengan karakteristik yang memicu gelombang tersebut.

Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai tanda-tanda bahaya, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana.

Pemkot Ambon, lanjut Wattimena, telah memiliki landasan kebijakan penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan mitigasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah yang ditempuh antara lain penyediaan rambu dan jalur evakuasi, edukasi kebencanaan, serta kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan organisasi internasional seperti UNESCO.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan program Tsunami Ready di Desa Galala dan Hative Kecil. Edukasi melalui sekolah lapang bagi masyarakat pesisir serta pembangunan tugu tsunami di Desa Hative Kecil juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran terhadap ancaman bencana.

Wattimena mengapresiasi respons masyarakat saat gempa bumi terjadi pada 2019, ketika warga bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi. Namun, pengalaman tersebut perlu diperkuat dengan pengetahuan yang benar mengenai karakteristik gempa dan potensi tsunami agar keputusan penyelamatan diri dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Ia menegaskan, keberadaan fasilitas mitigasi tidak akan optimal apabila masyarakat tidak mengetahui lokasi maupun fungsi fasilitas tersebut. Rambu evakuasi yang telah dipasang harus dipahami dan dijadikan pedoman ketika situasi darurat terjadi.

Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan sarana fisik. Pengetahuan, latihan, dan kebiasaan mengambil tindakan yang tepat juga perlu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2026, Pemkot Ambon berharap pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat semakin meningkat, khususnya di tiga wilayah sasaran, yakni Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Poka.

Wattimena menekankan bahwa keberhasilan mitigasi harus diukur dari kemampuan masyarakat melindungi diri dan mengurangi risiko korban ketika bencana terjadi.

“Yang kita perjuangkan adalah tidak adanya korban jiwa. Itu masih bisa kita upayakan sepanjang masyarakat mendapatkan edukasi dan memahami dengan baik bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi dan tsunami,” ujar Wali Kota.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjadikan edukasi kebencanaan sebagai kebutuhan bersama. Masyarakat perlu mengetahui kapan harus menyelamatkan diri, ke mana harus menuju, dan bagaimana memanfaatkan jalur evakuasi yang tersedia.

Pemkot apresiasi dukungan BMKG dan DPR RI

Dalam kesempatan itu, atas nama Pemkot Ambon, Wattimena menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi V DPR RI, Widya Pratiwi Murad, jajaran BMKG dari tingkat pusat hingga daerah, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri secara daring oleh Widya Pratiwi Murad dan Direktur Sismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Dr. Teguh Rahayu, S.Kom., M.M. Sementara itu, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar, Dr. Nasrol Adil, hadir secara langsung.

Pemkot Ambon berharap Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami tidak berhenti sebagai kegiatan edukasi sesaat, tetapi menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Sinergi pemerintah, BMKG, dan masyarakat dinilai penting untuk membangun kemampuan menghadapi bencana serta mengurangi risiko yang mengancam keselamatan warga.

Pada akhirnya, upaya membangun Ambon yang tangguh terhadap bencana membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur dan aturan. Kesadaran masyarakat untuk memahami ancaman, mengenali jalur evakuasi, dan bertindak tepat saat keadaan darurat menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan bersama. (***)