MBN.com — Peran perempuan dalam keluarga aparatur sipil negara (ASN) dinilai tidak sebatas menjadi pendamping suami, tetapi turut menentukan kuatnya dukungan keluarga terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pesan itu disampaikan Pembina Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Ambon yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon, Roberd Sapulette, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan dan Penguatan Kapasitas DWP dan Keluarga di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (29/9/2026).

Bimtek tersebut menghadirkan tiga narasumber yang dinilai kompeten di bidang masing-masing. Kegiatan diarahkan untuk memperkuat pemahaman anggota DWP mengenai peran organisasi sekaligus memperkuat dukungan terhadap tugas dan tanggung jawab suami sebagai ASN.

“Kita mengetahui persis bahwa peran wanita dalam pembangunan memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan di negeri ini. Keberhasilan seorang laki-laki atau pria sangat didukung oleh wanita yang ada di belakangnya,” kata Roberd.

Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya datang dari istri, tetapi juga dari keluarga, terutama ibu. Karena itu, keberhasilan seorang suami dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan dukungan keluarga.

Roberd kemudian menguraikan sejumlah peran yang dapat dijalankan istri ketika mendampingi suami yang mengemban tugas sebagai pejabat publik. Salah satunya adalah memberikan dukungan moral dan emosional, termasuk menjadi tempat berbagi berbagai persoalan pekerjaan.

Namun, dukungan tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan menjaga kerahasiaan persoalan yang bersifat pribadi maupun berkaitan dengan tugas suami.

“Curhatan itu menjadi konsumsi pribadi. Sebagai pendamping suami, kita memberikan dukungan spiritual dan moral, memberikan penguatan, mendoakan dan memegang rahasia yang disampaikan suami,” ujarnya.

Selain dukungan emosional, ia menilai rumah harus menjadi ruang yang mampu memberikan ketenangan setelah suami menjalankan berbagai aktivitas dan menghadapi tekanan pekerjaan.

Istri, kata Roberd, juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan serta nama baik keluarga dan institusi tempat suami bekerja. Hal ini penting karena perilaku keluarga pejabat publik kerap mendapat perhatian masyarakat dan dapat dikaitkan dengan institusi pemerintahan.

“Perilaku dan perbuatan kita biasanya dikoneksikan oleh publik dengan institusi di mana kita bekerja. Oleh sebab itu, peran istri betul-betul menjaga nama baik institusi, keluarga, suami dan jabatan yang dipercayakan,” jelasnya.

Penekanan lain yang disampaikan Roberd berkaitan dengan etika berpenampilan dan berorganisasi. Menurutnya, anggota DWP sebagai bagian dari keluarga ASN perlu memahami batasan serta koridor dalam kehidupan organisasi maupun ketika berinteraksi di tengah masyarakat.

Ia juga meminta agar perbedaan latar belakang di dalam organisasi tidak berkembang menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perbedaan harus dikelola sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan.

“Perbedaan itu jangan menjadi sesuatu untuk memisahkan kita. Justru perbedaan itu mempersatukan kita. Bagaimana menjaga toleransi dan kebersamaan dengan sikap serta tutur kata yang saling menghormati dan menghargai,” tuturnya.

Di luar peran internal keluarga dan organisasi, Roberd juga mendorong DWP ikut mengambil bagian dalam mendukung agenda pembangunan Pemerintah Kota Ambon.

Sejumlah isu seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi dan pembangunan masyarakat disebut membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk keluarga ASN. Peran tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab utama DWP dalam membina keluarga dan menjadi teladan di lingkungan sosial.

“Kita berharap kegiatan ini dapat menciptakan keharmonisan dalam berorganisasi, memperkuat peran ibu-ibu dalam mendukung tugas dan tanggung jawab suami, serta membangun bersama pemerintah dan masyarakat yang kita cintai,” pungkasnya. (***)