MBN.com – Pemerintah Kota Ambon bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus mendorong peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC), khususnya dengan memastikan masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berada dalam status kepesertaan aktif.

Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Komunikasi Terkait Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Berkualitas, serta Forum Kemitraan Pengelola Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kota Ambon, yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (23/9/2026).

Forum tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Ambon, Roberd Sapulette. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa pencapaian UHC tidak cukup hanya diukur dari jumlah penduduk yang telah terdaftar dalam program JKN, tetapi juga harus memastikan kepesertaan tersebut aktif sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan ketika dibutuhkan.

“Amanat untuk mencapai UHC tertuang dalam RPJMN 2025 – 2028 yang telah menetapkan bahwa cakupan perlindungan Jaminan Kesehatan Penduduk Indonesia ditargetkan mencapai mininal 98,6 persen penduduk terlindungi dengan JKN pada tahun 2025, dan 99 persen di tahun 2029,” ujar Sapulette.

Untuk Kota Ambon, berdasarkan data per 1 September 2026, jumlah penduduk yang telah tercakup dalam kepesertaan JKN mencapai 358.347 jiwa atau 98,25 persen dari total penduduk. Namun, persoalan yang masih harus mendapat perhatian adalah tingkat keaktifan peserta.

Sapulette mengungkapkan, peserta JKN aktif di Kota Ambon saat ini baru mencapai 280.056 jiwa atau 76,78 persen dari total penduduk. Dengan demikian, masih terdapat 78.291 jiwa yang belum dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui kepesertaan JKN karena status kepesertaannya tidak aktif atau belum terdaftar.

“Saat ini keaktifan peserta kota ambon mencapai 280.056 jiwa atau 76,78 persen dari total penduduk. Masih terdapat 78.291 jiwa penduduk lagi yang belum dapat mengakses pelayanan kesehatan kepesertaan JKN yang tidak aktif atau belum terdaftar. Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana memastikan kedepannya seluruh masyarakat dapat terlayani tanpa kendala biaya melalui program JKN,” bebernya.

Menurut Sapulette, Pemkot Ambon telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan memastikan fasilitas kesehatan milik pemerintah telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada peserta JKN aktif.

Pemkot Ambon juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membantu masyarakat menjadi peserta JKN.

“Tahun 2026, pemkot telah mengalokaskan 8,9 Miliar dari APBD untuk membiayai masyatakat yang saat ini telah mencapai 16.021 jiwa. Kami berharap, bersama – sama kita dapat mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat mulai dari badan usaha/badan hukum, filantropi perorangan atau masyarakat umum lainnya untuk berkontribusi bersama – sama saling membantu mewujudkan UHC yang berkualitas di kota Ambon,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Indira Rumalutur, mengatakan masih terdapat selisih capaian kepesertaan aktif yang perlu dikejar Kota Ambon untuk memenuhi persyaratan UHC Prioritas.

Menurutnya, salah satu syarat UHC Prioritas adalah tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Saat ini, masih terdapat gap sekitar 12 ribu peserta aktif yang perlu dipenuhi. Indira juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah alternatif pembiayaan untuk mendukung kepesertaan JKN, salah satunya melalui program Donasi JKN. Program tersebut dapat dilakukan melalui tiga skema, yakni Donasi Perorangan, Donasi Badan Usaha, serta Donasi Lembaga atau badan lainnya.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dunia usaha, lembaga sosial dan masyarakat, upaya memperluas kepesertaan sekaligus meningkatkan keaktifan JKN diharapkan dapat terus dilakukan sehingga akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Ambon semakin luas. (***)