MBN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara resmi membongkar skandal besar terkait dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang akrab disebut sebagai “SK bodong”.

Kasus yang mencoreng wajah Walikota Ambon Bodewin Melkias Wattimena dan dunia pendidikan ini melibatkan puluhan tenaga pengajar dan menyeret sejumlah oknum di lingkup birokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Ambon langsung mengambil sikap tegas dengan memerintahkan audit maraton yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Ambon sejak 19 Oktober hingga 6 November.  Hal ini diungkapkan Walikota saat menggelar Konfrensi Pers di depam Media Senin, (09/11/2026) di Balai Kota Ambon.

​”Pemerintah Kota Ambon telah melaksanakan upaya untuk mengungkapkan masalah terkait dengan dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat ASN atau yang dibilang SK bodong, dengan menugaskan Inspektorat Kota Ambon untuk melakukan audit dengan tujuan untuk mengungkap fakta penerbitan dan peredaran SK bodong,” ungkap Walikota.

Berdasarkan hasil investigasi mendalam yang dipaparkan, audit tersebut bertujuan tidak hanya untuk mengungkap fakta peredaran dokumen palsu, tetapi juga mengidentifikasi modus operandi, menghitung kerugian negara, hingga merumuskan rekomendasi perbaikan sistem. Walikota Ambon menjelaskan bahwa penelusuran ini dilakukan secara teliti guna membongkar jaringan yang bermain di balik layar.

“Kemudian Pemkot Ambon mengidentifikasi modus dan pihak yang terlibat, mengungkap ada atau tidaknya pemberian uang, menghitung kerugian daerah sebagai akibat daripada SK yang diterbitkan atau SK bodong tersebut, dan memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut kepada Walikota.” Jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap para pihak, terungkap sebuah kronologi yang cukup rapi mengenai bagaimana sindikat ini bekerja. Semuanya berawal dari temuan kontak pertama berupa nomor WhatsApp yang mengarah pada seorang oknum non-ASN berinisial G (istri ASN di BKPSDM) yang kemudian mendekati para guru di sekolah-sekolah dengan dalih mendampingi pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

“Jadi setelah dilakukan pemeriksaan kepada para pihak, maka dapat diketahui bahwa kronologinya dimulai dengan kontak pertama antar para pihak yaitu ada WA yang ditemukan dari saudara yaitu inisial G, dan nomor diberikan oleh L.”

Modus operandi dari sindikat ini tergolong licik karena memanfaatkan kerentanan dan kesulitan para guru dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat serta e-Kinerja. Walikota Ambon merinci bagaimana oknum berinisial G tersebut masuk ke lingkungan sekolah dengan menyamar menggunakan atribut resmi ASN untuk meyakinkan para korban.

“G datang ke sekolah sebagai pendamping SKP, mulai menerima pembayaran dari guru. Pendamping SKP ini membantu untuk membuat sasaran kinerja pegawai kepada para guru-para guru.” beber Walikota.

Lebih lanjut, penyamaran tersebut diperkuat dengan dokumen palsu berupa surat tugas fiktif yang menetapkan oknum non-ASN tersebut sebagai konsultan pendidikan. Dengan kedok dan seragam resmi ASn yang dikenakannya, pelaku leluasa meminta data penting milik para guru seperti <span;>username<span;>, <span;>password<span;>, hingga kode MyASN.

“Yang kedua, kedatangannya di sekolah itu dia membawa surat tugas. Surat tugas berkoordinasi pendidikan dan yang menetapkan dia sebagai konsultan pendidikan. Padahal tidak pernah diterbitkan surat tugas tersebut. Lalu dia meminta username dari dari para guru, minta password dan kode MyASN dari para guru.” Lanjut Walikota.

Setelah berhasil memegang kendali atas akun para guru, sindikat ini mulai memproses penetapan angka kredit konvensional secara manual di luar prosedur resmi. Walikota Ambon mengungkapkan bahwa kejanggalan mulai tercium ketika Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan adanya tanda tangan yang tidak asli pada dokumen-dokumen yang diajukan.

​”Termasuk penetapan angka kredit konvensional yang dibuat manual, lalu BKN kemudian curiga karena tanda tangan tidak asli. Dan kemudia G memblokir kontak, namun SK bodong tetap beredar.” Ungkapnya.

Dampak dari peredaran SK bodong ini langsung dirasakan ketika para korban membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan untuk penyesuaian gaji, yang pada akhirnya memicu kerugian pada keuangan daerah. Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV lantas menegaskan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk SK tersebut tidak pernah diterbitkan sama sekali.

“Juli sampai Oktober 2026, laporan korban bendahara temukan gaji tidak sesuai. 15 Oktober BKN Kantor Regional IV menyatakan bahwa Pertek tidak pernah diterbitkan, lalu diaudit dimulai tanggal 19 Oktober.”  Papar Walikota.

​Dalam pemaparan hasil audit tersebut, Walikota Ambon juga membeberkan peran dari masing-masing pihak yang terlibat, baik dari unsur non-ASN yang bertindak sebagai pengumpul dana hingga oknum pegawai internal di lingkup birokrasi yang ikut memuluskan jalan pelanggaran prosedur ini.

“Jadi dari apa yang dilakukan oleh para pihak ini, maka hasil pemeriksaan Inspektorat membuktikan bahwa SK tidak sah dan diproses di luar prosedur. Jadi ini bukan prosedur resmi pemerintah kota lewat BKPSDM tetapi dilakukan di luar jalur mekanisme resmi.” Tambah Walikota.

Bukti paling telak dari pemalsuan ini adalah ketiadaan Pertek BKN, di mana sebuah SK kenaikan pangkat yang sah mutlak harus melalui tahapan verifikasi dan penerbitan Pertek resmi sebelum dicetak dan ditandatangani. Walikota menegaskan bahwa produk hukum yang cacat prosedur semacam ini tidak mungkin lahir dari mekanisme instansi yang sah.

​”Apa buktinya? Tidak ada pertek BKN. Karena kalau melalui prosedur resmi pemerintah, sebelum SK itu dicetak atau diterbitkan ditandatangani, mesti mendapatkan pertek BKN. Dan <span;>Dari total 45 ASN yang seluruhnya merupakan tenaga pendidik yang tersebar di sekitar 20 sekolah yang memegang SK palsu ini, tercatat ada aliran dana dari para korban yang dihimpun oleh sindikat mencapai puluhan juta rupiah,” lanjut Walikota.

Akibat penyesuaian gaji yang didasarkan pada SK bodong tersebut, negara mengalami kerugian keuangan daerah yang harus segera dipulihkan. Dan d<span;>ari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa ada uang yang diserahkan oleh para ASN ini, 45 orang ini, sebanyak Rp74,7 juta rupiah, maka ada kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta rupiah.

Menutup pemaparan tersebut, Walikota Ambon menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diproses secara transparan dan berkeadilan.

“Inspektorat masih cuma diduga, ya, tetapi paling tidak sudah ada data awal yang kita miliki yang nanti kita laporkan ke aparat penegak hukum supaya ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku dan kita berharap jika terbukti melanggar hukum, diproses sesuai ketentuan yang berlaku.” tutup Walikota. (***)