
MBN.com – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam merancang pembangunan tahun 2027. Dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami penurunan, pemerintah daerah kini dituntut lebih selektif menentukan prioritas, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Pemkot Ambon mengajukan anggaran sebesar Rp1,16 triliun. Jumlah tersebut mengalami penyesuaian turun sebesar 1,95 persen dibandingkan target APBD Perubahan 2026.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, sektor ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama kebijakan pembangunan. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk menjawab persoalan pengangguran terbuka yang masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kota Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa penurunan postur anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 bersama DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026).
“Keberhasilan APBD tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi sejauh mana belanja pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Bodewin di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Gerald Mailoa, didampingi Ketua DPRD Mourits Tamaela dan Wakil Ketua Patrick Moenandar.
Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan tema Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat, Pemkot Ambon menetapkan sejumlah target makro pembangunan untuk 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,69 persen. Sementara angka kemiskinan diharapkan turun menjadi 4,90 persen, dengan tingkat inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Namun, di balik target pertumbuhan tersebut, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius.
Bodewin mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon diproyeksikan masih berada pada angka 11,67 persen. Angka tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi di Provinsi Maluku.
“Meski demikian, tantangan terbesar masih bertumpu pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon diproyeksikan masih bertengger di angka 11,67 persen, yang sekaligus menjadi catatan tertinggi di Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Kondisi ini menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu agenda penting dalam kebijakan pembangunan daerah. Penguatan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, Pemkot Ambon mengarahkan prioritas anggaran pada percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan lokal.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan APBD 2027 sebesar Rp1.167.823.088.845. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp906,76 miliar.
“Komposisi pendapatan ini ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp906,76 miliar,” katanya.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.141.073.088.845 atau mengalami penurunan sekitar 14,77 persen. Alokasi tersebut terbagi dalam empat komponen utama, yakni belanja operasi sebesar Rp973,97 miliar, belanja modal Rp82,20 miliar, belanja transfer Rp75,84 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp9,02 miliar.
Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, rancangan APBD 2027 mencatatkan defisit sekitar Rp26,75 miliar. Defisit itu direncanakan ditutupi melalui skema pembiayaan netto daerah sebesar Rp55,75 miliar.
Mengakhiri sambutannya, Bodewin berharap pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Ambon dapat berjalan optimal. Ia menginginkan agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar dialokasikan secara tepat sasaran dan mampu menjaga kualitas pelayanan publik.
Tantangannya kini bukan sekadar menyusun angka-angka dalam dokumen anggaran, melainkan memastikan keterbatasan fiskal tidak menghambat penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Ambon. (***)
Share this ...

















