
MBN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyiapkan skema pemberian insentif bagi kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan yang berhasil mencapai status bebas stunting pada 2027. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong percepatan penurunan stunting yang hingga kini masih menunjukkan perkembangan secara bertahap.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah wilayah yang berhasil mencapai status bebas stunting tahun 2026. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian apel pagi ASN di halaman Balai Kota Ambon, Senin (16/11/2026).
Bodewin menegaskan, penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan.
Menurutnya, angka stunting di Kota Ambon memang terus mengalami penurunan. Namun, laju penurunannya masih relatif lambat sehingga membutuhkan konsistensi, koordinasi, dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Angka stunting di Kota Ambon terus mengalami penurunan, walaupun penurunannya agak lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja bersama kita semua,” tegas Wali Kota.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, BPPKB, TP-PKK Kota Ambon, para camat, raja, kepala desa, lurah, kepala puskesmas, kader Posyandu, kader BKB, kader PKK hingga kelompok Dasawisma yang selama ini terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Bodewin menjelaskan, piagam penghargaan yang diberikan kepada pemerintah wilayah bukan semata-mata bentuk apresiasi terhadap keberhasilan administratif kecamatan maupun desa, negeri, dan kelurahan. Penghargaan tersebut juga merupakan pengakuan terhadap kerja kolektif tenaga kesehatan dan para kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Penghargaan ini sebenarnya simbolis untuk mengapresiasi kerja keras bapak dan ibu sekalian. Di dalamnya ada kepala puskesmas, kader Posyandu, kader BKB, kader PKK, dan semua pihak yang telah bekerja. Mereka terkoordinasi melalui kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan,” ungkap Wali Kota.
Lebih jauh, Pemkot Ambon tengah mengupayakan pemberian insentif bagi wilayah yang berhasil mencapai status bebas stunting melalui penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Bodewin, upaya dan capaian pemerintah wilayah dalam mendukung program prioritas tersebut perlu mendapatkan penghargaan yang lebih konkret, sehingga dapat menjadi motivasi bagi wilayah lainnya.
“Yang seperti ini mesti mendapat insentif. Kita sedang dalam penyusunan APBD 2027, paling tidak ada insentif bagi kecamatan dan desa, negeri, serta kelurahan yang bebas stunting,” ujarnya.
Adapun wilayah penerima penghargaan bebas stunting tahun 2026 terdiri atas Kecamatan Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan.
Untuk kategori desa, penghargaan diberikan kepada Desa Galala, Latta, Nania, Negeri Lama, Poka, dan Waiheru. Sementara kategori negeri diberikan kepada Negeri Naku, Ema, dan Rutong.
Sedangkan pada kategori kelurahan, penerima penghargaan masing-masing Kelurahan Ahusen, Honipopu, Silale, dan Waihaong.
Melalui pemberian penghargaan tersebut, Pemkot Ambon berharap seluruh wilayah semakin termotivasi memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam pencegahan stunting.
Penanganan stunting membutuhkan upaya berkelanjutan dan tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah atau kegiatan seremonial. Konsistensi pelayanan kesehatan, peran aktif kader, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan penurunan stunting berlangsung secara nyata.
Rencana pemberian insentif melalui APBD 2027 pun diharapkan menjadi dorongan bagi kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan untuk memperkuat komitmen, sehingga semakin banyak wilayah di Kota Ambon mampu mencapai status bebas stunting. (**)
Share this ...

















