
MBN.com – Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat transparansi penerimaan daerah dari sektor perikanan melalui digitalisasi pembayaran retribusi. Melalui inovasi bertajuk Sistem Retribusi Ikan Pembayaran (Sirip Ikan), pembayaran retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbai kini resmi diarahkan menggunakan sistem nontunai.
Sistem tersebut diluncurkan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di TPI Arumbai, Kamis (12/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
Dalam arahannya, Bodewin menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diadaptasi seluruh elemen masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan penerimaan daerah.
Ia mengungkapkan, selama ini terdapat masukan masyarakat terkait mekanisme pembayaran pungutan resmi secara tunai yang berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian penyetoran dana ke kas daerah.
“Dengan mendigitalkan semua lini, maka kita akan terbantu. Selama ini ada masukan terkait pungutan resmi yang dilakukan secara tunai dan menimbulkan tanda tanya di masyarakat apakah dana tersebut masuk ke kas daerah atau tidak. Melalui sistem nontunai ini, kita memastikan apa yang disumbangkan masyarakat tepat sasaran dan dikelola secara transparan,” ujar Bodewin.
Penerapan Sirip Ikan diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat akuntabilitas pembayaran retribusi, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap pungutan resmi tercatat dan dikelola melalui mekanisme yang lebih transparan.
Selain aspek penerimaan daerah, Wali Kota juga mengingatkan kembali tujuan awal pembangunan TPI Arumbai yang diresmikan pada 2022. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut sejak awal dirancang untuk melindungi nelayan lokal dari praktik tengkulak maupun sistem ijon yang berpotensi merugikan.
Dengan sistem pelelangan yang terintegrasi dan pembayaran nontunai, pemerintah berharap nelayan memperoleh harga yang wajar serta perlindungan ekonomi yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas perdagangan hasil perikanan.
Bodewin juga memaparkan sejumlah capaian Kota Ambon dalam penerapan teknologi digital. Saat ini, Ambon berada dalam jajaran 10 besar kota cerdas (smart city) di Indonesia dengan indeks kota cerdas mencapai 3,60 dari skala 4.
Sementara itu, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah telah mencapai 95,3 persen. Indeks masyarakat digital tercatat sebesar 47,75, sedangkan indeks literasi digital mencapai 3,80 dari skala 4.
Menurut Bodewin, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan sektor perbankan, khususnya Bank Maluku Maluku Utara, para pelaku pasar, serta partisipasi aktif masyarakat.
Ia menegaskan, setiap kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi harus kembali dirasakan manfaatnya oleh publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, penyediaan air bersih, hingga peningkatan fasilitas pelayanan umum.
Karena itu, keberhasilan sistem pembayaran nontunai Sirip Ikan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah dan perbankan, tetapi juga pengelola TPI, nelayan, serta pedagang.
“Sistem pembayaran nontunai ‘Sirip Ikan’ ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari masyarakat dan para pedagang. Mari kita bangun sinergi pentahelix—antara pemerintah, perbankan, pengelola TPI, nelayan, dan pedagang—agar kesejahteraan masyarakat Kota Ambon semakin meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly C. Simatauw, dalam laporannya menjelaskan bahwa peluncuran Sirip Ikan merupakan implementasi proyek perubahan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
Inovasi tersebut juga menjadi tindak lanjut dari perjanjian kerja sama dengan pihak perbankan dalam mendukung digitalisasi pembayaran retribusi yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
Dengan penerapan sistem ini, Pemkot Ambon diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan di TPI Arumbai, tetapi juga memastikan pengelolaan retribusi sektor perikanan berlangsung lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ujian sesungguhnya dari inovasi Sirip Ikan adalah konsistensi penerapannya di lapangan: memastikan seluruh transaksi tercatat, penerimaan daerah terkelola secara transparan, dan nelayan serta pedagang memperoleh kemudahan dalam melakukan pembayaran. (**)
Share this ...

















