
MBN.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits L. Tamaela, mengingatkan agar pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tidak sekadar menjadi representasi keinginan politik, tetapi harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Tamaela saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon di Hotel Santika Premier, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, sinkronisasi Pokir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi hal mendasar agar setiap aspirasi yang diperjuangkan anggota legislatif dapat diakomodasi dan direalisasikan sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Simon Saimima, serta Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Benny P. Nugroho. Seluruh anggota DPRD Kota Ambon turut mengikuti kegiatan tersebut.
Prosesi pembukaan diawali dengan pemukulan tifa oleh Simon Saimima atas persilaan Ketua DPRD Kota Ambon. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda pengenal kepada dua peserta Bimtek oleh Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, bersama perwakilan BPK RI Maluku, Benny P. Nugroho.
Dalam sambutannya, Tamaela menyebut tema Bimtek tentang Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon sangat relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran dan perencanaan pembangunan.
Ia mengakui, salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan seluruh usulan Pokir DPRD dapat terakomodasi secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Karena itu, diperlukan pemahaman bersama agar pokok-pokok pikiran DPRD dapat diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah tanpa mengabaikan ketentuan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Tamaela menilai, koordinasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk meminimalisasi tumpang tindih program, meningkatkan ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kemendagri dan BPK RI yang telah bersedia membagikan pengetahuan serta pengalaman guna meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon.
Melalui materi dari Kemendagri, Tamaela berharap anggota dewan mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur teknis pengusulan dan penyaluran Pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan terbaru.
Sementara materi dari BPK RI diharapkan memperkuat pemahaman anggota legislatif mengenai aspek hukum, mekanisme pengawasan, serta standar pertanggungjawaban dalam setiap tahapan perencanaan anggaran.
“Dengan memahami berbagai ketentuan sejak awal perencanaan, kita dapat mengantisipasi potensi persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. Harapannya, setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon,” ungkapnya.
Karena itu, Tamaela meminta seluruh peserta memanfaatkan kegiatan Bimtek secara maksimal. Ia mengingatkan agar anggota dewan mengikuti setiap sesi dengan serius, aktif mengajukan pertanyaan, serta mendiskusikan berbagai persoalan teknis yang selama ini ditemukan dalam proses perencanaan pembangunan.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, dalam laporan kegiatan menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan strategis untuk menentukan arah, sasaran, strategi, hingga kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi masyarakat, DPRD memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi publik dan menerjemahkannya ke dalam Pokir sebagai salah satu masukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Lewenussa menjelaskan, pelaksanaan Bimtek tersebut memiliki tiga sasaran utama. Pertama, mengevaluasi kembali mekanisme, tahapan, serta regulasi yang mengatur pengelolaan Pokir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon.
Kedua, meningkatkan kualitas proses penjaringan aspirasi, penginputan, hingga pengusulan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Ketiga, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon juga dijadwalkan mengikuti sesi diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD).
Melalui Bimtek ini, DPRD Kota Ambon diharapkan semakin mampu merumuskan dan mengawal Pokir secara terukur, sesuai regulasi, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sebab, keberhasilan Pokir tidak hanya terletak pada banyaknya aspirasi yang diusulkan, tetapi juga pada sejauh mana usulan tersebut dapat disinkronkan dengan prioritas pembangunan, dipertanggungjawabkan secara administratif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ambon. (***)
Share this ...

















