
MBN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperkuat komitmen menjadikan toleransi bukan sekadar predikat, melainkan nilai yang benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat. Komitmen tersebut dipaparkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon, Oldrin Parinussa, dalam Kongres Kota Toleran (KKT) II di Hotel Horizon, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Dalam forum bertema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan” tersebut, Oldrin tampil sebagai salah satu narasumber bersama Wali Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama, dan Peneliti SETARA Institute.
Mewakili Pemkot Ambon, ia membawakan materi bertajuk “Kota Ambon dan Upaya Pemajuan Toleransi: Dari Konsolidasi Kebijakan Menuju Ekosistem Kota yang Inklusif.” Paparan tersebut mengulas perjalanan Ambon dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan damai di tengah keberagaman agama, suku, ras, dan budaya.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah dinamika posisi Kota Ambon dalam Indeks Kota Toleran (IKT). Setelah menempati peringkat ketujuh nasional pada 2021, posisi Ambon sempat mengalami penurunan dan keluar dari jajaran 10 besar selama tiga tahun berikutnya.
Pada 2022, Ambon berada di peringkat ke-11, kemudian turun ke posisi ke-14 pada 2023, sebelum kembali menempati peringkat ke-11 pada 2024.
Namun, pada 2025, Kota Ambon berhasil kembali menembus jajaran 10 besar nasional dengan menempati peringkat ke-10.
Capaian tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Ambon untuk memperkuat konsistensi kebijakan dan program pemajuan toleransi. Sebab, keberhasilan membangun kota toleran tidak cukup diukur melalui peringkat, tetapi harus tercermin dalam kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menjaga persaudaraan.
Dalam pemaparannya, Oldrin menegaskan bahwa kepemimpinan pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai Direction Setter dan Tone Setter. Artinya, pemerintah tidak hanya menentukan arah kebijakan, tetapi juga harus menjadi teladan dalam membangun sikap saling menghormati, memperkuat persaudaraan, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Ambon telah menjalankan sejumlah program konkret, mulai dari dialog dan silaturahmi lintas tokoh agama serta tokoh masyarakat, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), hingga pelaksanaan Safari Ramadan dan Safari Natal.
Pemkot juga memberikan dukungan terhadap berbagai perayaan hari besar keagamaan, seperti Festival Ramadan, Natal, Santa Claus, Imlek, Ogoh-ogoh, Waisak, dan kegiatan keagamaan lainnya.
Selain itu, penguatan budaya Pela Gandong dan semangat hidup orang basudara terus didorong melalui pendidikan toleransi, penguatan karakter kebangsaan, pencegahan konflik sosial, serta deteksi dini terhadap potensi intoleransi.
Upaya tersebut juga mencakup penyelenggaraan doa bersama dan kegiatan lintas iman, penguatan pembauran kebangsaan, serta pembangunan pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif. Pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan agar dapat diakses secara setara oleh seluruh warga tanpa membedakan latar belakang.
Tidak berhenti pada program rutin, Pemkot Ambon turut memperkenalkan inovasi AKSA HARMONI (Akselerasi Pembauran Sosial dan Penguatan Persaudaraan Lintas SARA menuju Ambon Rumah Basudara) sebagai strategi untuk memperkuat pembauran sosial secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Strategi tersebut dijalankan melalui enam instrumen utama, yakni Pemetaan Potensi Konflik Sosial, Pela Gandong untuk Semua, Ruang Basudara, Duta Harmoni Pemuda Ambon, Harmony Early Warning System, serta Duta Damai Maya.
Melalui AKSA HARMONI, Pemkot Ambon berupaya mengubah pendekatan pemajuan toleransi yang sebelumnya cenderung berjalan secara sektoral menjadi sebuah ekosistem pembauran sosial yang kolaboratif, partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan.
Di sela-sela kegiatan, Oldrin menekankan bahwa keikutsertaan Pemkot Ambon dalam Kongres Kota Toleran II bukan hanya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pengalaman daerah, tetapi juga membagikan praktik baik kepada pemerintah daerah lainnya.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang memperluas jejaring kolaborasi dalam menjaga persatuan dan harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia.
“Kita tidak hanya ingin Ambon dikenal sebagai kota toleran, tetapi memastikan toleransi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat. Semangat inilah yang terus menjadi landasan Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Ambon Rumah Basudara,” tegasnya.
Kembalinya Ambon dalam 10 besar Indeks Kota Toleran menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai kebijakan dan inovasi yang telah dirancang mampu memberikan dampak nyata, sehingga toleransi tidak berhenti sebagai slogan maupun prestasi pemeringkatan, tetapi menjadi karakter kehidupan masyarakat Kota Ambon. (***)
Share this ...

















